BANYUWANGI, liputanterkini.co.id – Polemik terkait proses SHM warga di Banyuwangi kian memanas, hari ini di gelar Rapat Dengar Pendapat pejabat BPN Banyuwangi bersama Forum Masyarakat Banyuwangi (FMB) yang berlangsung sengit. Bertempat di Gedung DPRD Banyuwangi. Senin (3/4/2023).
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPN Banyuwangi Budiono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, Ketua Forum Masyarakat Banyuwangi (FMB) Helmy Rosadi, Hakim Said Tokoh Aktivis yang juga ketua BNN Banyuwangi, Eny Laros Aktivis perempuan dan puluhan warga yang proses SHM nya mengalami kendala.
Nampak rapat yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto itu pun berlangsung cukup tegang ketika salah satu warga Gambiran yang hadir dengan menunjukkan bukti-bukti pengurusan SHM yang telah beberapa tahun lalu namun tak kunjung selesai.
Suasana Rapat kian memanas ketika pertanyaan Nurhayati, warga Gambiran, di jawab tidak sesuai dengan apa yang di alaminya. Bahkan terkesan ada yang di tutupi oleh kepala BPN.
“Ini pak, asli punya saya sendiri atas nama Nurhayati, saya daftarkan sejak tahun 2019 dan sampai sekarang belum ada petugas pengukuran dari pihak BPN yang datang”, tegas Nurhayati.
Dalam kesempatan tersebut, Hakim Said, selaku aktivis senior yang turut hadir, memberikan pendapat, terkait lamanya proses pembuatan SHM atas tanah di Banyuwangi.
“Usai rapat ini, saya berharap kepala BPN Banyuwangi merubah system kerja yang selama ini kurang efektif”, ungkap Hakim.
Senada dengan Hakim Said, Eny Laros salah satu aktivis yang juga selaku Lawyer pun menyampaikan “Ada Calo dilingkup kecamatan Banyuwangi, ketika itu salah satu tetangga saya sedang mengajukan permohonan SHM, dari pengakuannya, ia membawa bukti-bukti lengkap dengan harapan bisa cepat selesai, namun kenyataannya malah sebaliknya”, ungkap Eny.
“Anehnya, dengan kondisi itu, peserta rapat justru mendapat jawaban yang pasti dari kepala BPN, bahkan ia tidak menunjukkan akan berusaha mempercepat proses SHM tersebut”.
Sebelum Rapat berakhir, Helmy Rosadi Ketua FMB dengan tegas meminta kepada kepala BPN agar tidak lagi membuat statement yang sifatnya memancing kemarahan warga. “Saya berharap dengan situasi seperti sekarang ini, kepala BPN justru jangan menyampaikan omongan yang dapat menyulut emosi warga, jangan seolah sebagai kepala BPN yang memang sangat di butuhkan tanda tangannya lalu bersikap sevenaknya”, pungkasnya.*
(Koko)
