• Terbaru
  • Sedang tren
  • Semua
  • Berita
  • BIsnis
  • Politik
  • Sains
  • Dunia
  • Gaya Hidup
  • Tekno
Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi

Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi

8 November 2023
LBH RENAKTA Dukung Langkah Tegas Pemerintah Berantas Praktik Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

LBH RENAKTA Dukung Langkah Tegas Pemerintah Berantas Praktik Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

20 Mei 2025
PETAWANGI Desak Banyuwangi Transparan dalam Tata Kelola Tambang Galian C

PETAWANGI Desak Banyuwangi Transparan dalam Tata Kelola Tambang Galian C

20 Mei 2025
Tipu Korban Ratusan Juta, Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora Ditangkap Polisi

Tipu Korban Ratusan Juta, Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora Ditangkap Polisi

19 Mei 2025
Rozikin Imbau Pengemudi Ojol Urungkan Aksi 20 Mei :“Jangan Korbankan Penghasilan dan Keselamatan Demi Agenda Politik Elit”

Rozikin Imbau Pengemudi Ojol Urungkan Aksi 20 Mei :“Jangan Korbankan Penghasilan dan Keselamatan Demi Agenda Politik Elit”

18 Mei 2025
Oknum Dukuh Diduga Hamili Istri Orang, “Jabatan Ditinggal, Gegerkan Warga”

Oknum Dukuh Diduga Hamili Istri Orang, “Jabatan Ditinggal, Gegerkan Warga”

17 Mei 2025
Dapur Gerak Merdeka Mandiri di Kecamatan Wadaslintang Siap Beroperasi Menunggu BGN

Dapur Gerak Merdeka Mandiri di Kecamatan Wadaslintang Siap Beroperasi Menunggu BGN

16 Mei 2025
Keluarga Besar LBH RENAKTA Turut Berduka Cita atas Berpulangnya Ketua POSBAKUMADIN Banyuwangi

Keluarga Besar LBH RENAKTA Turut Berduka Cita atas Berpulangnya Ketua POSBAKUMADIN Banyuwangi

16 Mei 2025
Waspadai Premanisme, Satgas Binmas Himbau Masyarakat Aktif Melapor

Waspadai Premanisme, Satgas Binmas Himbau Masyarakat Aktif Melapor

15 Mei 2025
Pemilihan Anggota DP Langgar UU Pers, Mandagi Minta Busro dan Komaruddin Mundur

Pemilihan Anggota DP Langgar UU Pers, Mandagi Minta Busro dan Komaruddin Mundur

13 Mei 2025
Kapolresta Banyuwangi: Tak Ada Tempat untuk Preman Berkedok Ormas

Kapolresta Banyuwangi: Tak Ada Tempat untuk Preman Berkedok Ormas

10 Mei 2025
Banyuwangi Devisit Anggaran, Edy Gempur : Praktek Ijon dan Monopoli Pengadaan Barang dan Jasa Akibatkan Ketimpangan dan Gejolak

Banyuwangi Devisit Anggaran, Edy Gempur : Praktek Ijon dan Monopoli Pengadaan Barang dan Jasa Akibatkan Ketimpangan dan Gejolak

9 Mei 2025
Relokasi PKL Alun-alun Wonosari Picu Protes: Mau Ditata atau Ditinggalkan?

Relokasi PKL Alun-alun Wonosari Picu Protes: Mau Ditata atau Ditinggalkan?

8 Mei 2025
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI
Selasa, Mei 20, 2025
  • Gabung
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Liputan Terkini
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil

Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi

oleh admin
8 November 2023
di Daerah Istimewa Yogjakarta, Politik
0
Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi
702
SHARES
2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitterhttps://wa.me/15551234567

JOGJAKARTA, liputanterkini.co.id – Lima pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) yang mewakili 15 propinsi berkumpul di salah satu villa di sekitar Jalan Magelang, Yogyakarta. Pertemuan ini diadakan untuk membahas permasalahan terkait tindakan beberapa pihak yang mengklaim mewakili PPDI. Mereka merencanakan bahwa pada hari Rabu, 8 November, DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PPDI diisukan akan diterima oleh Mendagri, dan setelah itu, pada pukul 14.00, DPN PPDI dijadwalkan akan diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (7/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut, PP (Pimpinan Pusat) PPDI menegaskan bahwa pertemuan ini melibatkan DPN PPDI, bukan PP (Pimpinan Pusat) PPDI yang memiliki struktur hirarki yang kuat sampai tingkat bawah. DPN PPDI terbentuk sebagai hasil perpecahan dari PP PPDI yang tidak puas dengan hasil MUNAS di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Dan hanya segelintir orang saja yang memanfaatkan momentum ini.

Menurut Moh Tahril, PPDI yang sah adalah yang memiliki keberadaan di 25 provinsi dengan nama PP PPDI yang resmi. Dalam diskusi di grup WhatsApp, Moh Tahril menegaskan bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua PP PPDI hasil MUNAS. Oleh karena itu, jika ada individu yang mengaku sebagai perwakilan PPDI dan menggunakan nama PPDI, mereka sebenarnya menyesatkan publik dan mencampuradukkan nama PPDI demi kepentingan pribadi mereka.

“PPDI yang resmi adalah PP PPDI yang saat ini kami pimpin,” kata Moh Tahril.

Kepada awak media Moh Tahril mengatakan, PPDI ini memiliki legitimasi melalui rangkaian MUNAS I, II, III, dan IV, serta secara resmi didirikan pada tanggal 17 Juni 2006, dengan ketua umum yang berurutan, yakni Bapak Ubaidi Rosyidi hasil MUNAS I dan II, Bapak Mujito ketua umum hasil MUNAS III, dan Bapak Moh Tahril hasil MUNAS IV.

Selanjutnya Sekjen PP PPDI, Fathur Rofiq mengatakan, ” Oleh sebab itu, jika ada yang menggunakan nama PPDI dan membentuk organisasi apapun, mereka dapat dipastikan sebagai PPDI palsu. Mereka tidak memiliki akar yang kuat sampai tingkat bawah.”

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua PPDI Jateng, Herry Purnomo; Ketua PPDI Jatim, H. Sutoyo M Muslih, SE, MM; Ketua PPDI Jabar, Sutara, SE; Ketua PPDI DIY, Djohan Enry, SE; Ketua PPDI Banten, Supriyadi; Wasekjend 1 PPDI Pusat, Fathur Rofiq, S.Pd.

Mereka, yang mewakili 15 propinsi dengan struktur yang jelas, secara tegas menolak klaim DPN PPDI yang mengatasnamakan PPDI untuk kepentingan politik.

Herry Purnomo Ketua PPDI Jawa Tengah kepada Kaperwil Jateng liputanterkini.co.id menyampaikan, Pada MUNAS III tanggal 7 Januari 2017 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, terjadi proses pencalonan Ketua Umum PPDI yang menghasilkan 5 calon dengan dukungan suara dari berbagai kabupaten yang memiliki PPDI. Calon-calon tersebut adalah:

  1. Mujito (Tulungagung, Ketua PPDI Jatim) : 25 suara
  2. Sarjoko (Magelang, Ketua PPDI Jateng) : 20 suara
  3. Budi Kristianto (Boyolali, Sekretaris PPDI Jateng) : 6 suara
  4. Widi Hartono (Wonogiri, Sekjen Pusat/Jateng) : 1 suara
  5. Nanang Budi Haryanto (Pekalongan, Jateng) : 1 suara

Lanjut Herry, Dari MUNAS tersebut, terdapat dua calon Ketua Umum yang mendapatkan dukungan terbanyak, yaitu Mujito dan Sarjoko. Berdasarkan masukan dari Bpk Suryokoco dan Ubaidi Rosyidi, Mujito yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Sarjoko sebagai Sekjen.

” Selain itu, Bpk Moh. Hatta, anggota DPR RI dari FPAN, diangkat sebagai Penasehat PPDI karena membantu dalam pembiayaan MUNAS. Namun, Widhi Hartono dan kelompoknya tidak puas dengan hasil MUNAS Donohudan, terutama terkait posisi P Hatta sebagai Penasehat karena berasal dari unsur partai yang tidak mendukung pemerintah saat itu.” Ungkap Herry.

” Setelah Rapimnas di Tulungagung pada 14 Mei 2017, Widhi Hartono dan kelompoknya, termasuk beberapa ketua PPDI daerah, mulai mengadakan kegiatan sendiri dan seringkali melakukan hal yang sama dengan Mujito dan Sarjoko dalam berkomunikasi dengan kementerian.” Tuturnya.

Selanjutnya, terkait dengan janji politik Nawa Cita Jokowi-JK tentang peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa, PPDI melakukan negosiasi dengan Mendagri pada SILATNAS Jilid I tanggal 24 Oktober 2017. Hasilnya adalah perubahan tuntutan PNS dengan siltap setara 2A PNS.

” Namun, hal ini tidak terwujud, dan PPDI harus berulang kali melakukan lobbying di Jakarta. Akibatnya, sebagian anggota PPDI mulai menolak wacana kesejahteraan Perangkat Desa yang diusulkan oleh pemerintah.” kata Ketua PPDI Jawa Tengah.

“Pemberitaan tentang rencana kesejahteraan Perangkat Desa yang menimbulkan penolakan anggota PPDI mendorong kelompok Widhi Hartono untuk melakukan “Makar Organisasi” dengan tujuan “penyelamatan organisasi” di Solo.” Terang Herry.

Menurut Herry, karena PPDI tetap mempertahankan tuntutan siltap Perangkat Desa setara 2A PNS, pemerintah memberi peluang kepada Widhi Hartono dan kelompoknya untuk membentuk organisasi baru dengan nama DPN-PPDI, dengan Surat Keputusan (SKT) yang dikeluarkan bersamaan dengan perpanjangan SKT PPDI.

“Kami tetap solid, meskipun seringkali difitnah dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu,” ungkap mereka.

(Hendra)

Tag: dengan Presiden JokowiPenolakanTerhadap Pertemuan DPN PPDI
Share281Tweet176Share70Send
admin

admin

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • REDAKSI
  • Kebijakan Privasi
  • Hubungi
LIPUTAN TERKINI OFFICIAL

Copyright © 2021 LiputanTerkini.co.id.

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI

Copyright © 2021 LiputanTerkini.co.id.

Selamat Datang kembali!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Password yang terlupakan?

Buat akun baru!

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
Semua bidang yang diperlukan. Gabung

Ambil kata sandi Anda

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email Anda untuk mengatur ulang kata sandi Anda.

Gabung
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan terhadap penggunaan cookie. Kunjungi Kebijakan Privasi dan Cookie kami.