• Terbaru
  • Sedang tren
  • Semua
  • Berita
  • BIsnis
  • Politik
  • Sains
  • Dunia
  • Gaya Hidup
  • Tekno
Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi

Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi

8 November 2023
Jaka Prasetya : Penambang Legal Maupun Ilegal Tetap Wajib Kena Pajak

Jaka Prasetya : Penambang Legal Maupun Ilegal Tetap Wajib Kena Pajak

8 Juli 2025
Bapenda Terapkan Retribusi MBLB ke Pengusaha Tambang : Tidak Benar Ada Cash Money di Pos Pengawasan, Tapi  Hanya Setor STP

Bapenda Terapkan Retribusi MBLB ke Pengusaha Tambang : Tidak Benar Ada Cash Money di Pos Pengawasan, Tapi  Hanya Setor STP

8 Juli 2025
Munas IPJI Angkat Isu Nasional, Mendagri Apresiasi Peran dalam Pemberantasan Narkoba

Munas IPJI Angkat Isu Nasional, Mendagri Apresiasi Peran dalam Pemberantasan Narkoba

8 Juli 2025
Penyerahan Simbol Radya Laksana Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Pesarean Mbah Imam Sampurna Lodoyo 

Penyerahan Simbol Radya Laksana Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Pesarean Mbah Imam Sampurna Lodoyo 

8 Juli 2025
Pengurus Tali Asih Wonobungkah Mentaarufkan Santunan Anak-anak Yatim Piatu Kampung Wonobungkah Wonosobo

Pengurus Tali Asih Wonobungkah Mentaarufkan Santunan Anak-anak Yatim Piatu Kampung Wonobungkah Wonosobo

7 Juli 2025
BPAN Aliansi Indonesia Desak RPJMD Banyuwangi 2025–2029 Prioritaskan Pelayanan Publik, Investasi Berkeadilan, dan Transparansi Aset

BPAN Aliansi Indonesia Desak RPJMD Banyuwangi 2025–2029 Prioritaskan Pelayanan Publik, Investasi Berkeadilan, dan Transparansi Aset

6 Juli 2025
Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari

Dukung BGN, Kejaksaan Agung RI Bahas Program MBG dengan Seluruh Kejati dan Kejari

5 Juli 2025
IPJI Buka Kesempatan Pengembangan Organisasi di Sumatera Barat

IPJI Buka Kesempatan Pengembangan Organisasi di Sumatera Barat

5 Juli 2025
Puluhan ABK Asal Indonesia Diduga Berada di MIPD Uliga, Butuh Pertolongan Pemerintah RI..!

Puluhan ABK Asal Indonesia Diduga Berada di MIPD Uliga, Butuh Pertolongan Pemerintah RI..!

5 Juli 2025
Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Sisakan Duka Mendalam, LBH RENAKTA Meminta Pihak Otoritas Lakukan Evaluasi dan Uji Kelaikan Kapal

Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Sisakan Duka Mendalam, LBH RENAKTA Meminta Pihak Otoritas Lakukan Evaluasi dan Uji Kelaikan Kapal

4 Juli 2025
DPW IPJI Sumbar Resmi Terbentuk, Dikomando Prof. Anul Zufri, Dukungan Mengalir dari Gubernur, Kabid Humas, Legislator hingga Senator RI

DPW IPJI Sumbar Resmi Terbentuk, Dikomando Prof. Anul Zufri, Dukungan Mengalir dari Gubernur, Kabid Humas, Legislator hingga Senator RI

4 Juli 2025
Pencarian Korban Insiden KMP Tunu Pratama Jaya, Polda Jatim Gunakan Kapal Patroli Polairud dan Helikopter

Pencarian Korban Insiden KMP Tunu Pratama Jaya, Polda Jatim Gunakan Kapal Patroli Polairud dan Helikopter

3 Juli 2025
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI
Rabu, Juli 9, 2025
  • Gabung
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Liputan Terkini
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil

Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi

oleh admin
8 November 2023
di Daerah Istimewa Yogjakarta, Politik
0
Penolakan Terhadap Pertemuan DPN PPDI dengan Presiden Jokowi
707
SHARES
2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitterhttps://wa.me/15551234567

JOGJAKARTA, liputanterkini.co.id – Lima pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) yang mewakili 15 propinsi berkumpul di salah satu villa di sekitar Jalan Magelang, Yogyakarta. Pertemuan ini diadakan untuk membahas permasalahan terkait tindakan beberapa pihak yang mengklaim mewakili PPDI. Mereka merencanakan bahwa pada hari Rabu, 8 November, DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PPDI diisukan akan diterima oleh Mendagri, dan setelah itu, pada pukul 14.00, DPN PPDI dijadwalkan akan diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (7/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut, PP (Pimpinan Pusat) PPDI menegaskan bahwa pertemuan ini melibatkan DPN PPDI, bukan PP (Pimpinan Pusat) PPDI yang memiliki struktur hirarki yang kuat sampai tingkat bawah. DPN PPDI terbentuk sebagai hasil perpecahan dari PP PPDI yang tidak puas dengan hasil MUNAS di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Dan hanya segelintir orang saja yang memanfaatkan momentum ini.

Menurut Moh Tahril, PPDI yang sah adalah yang memiliki keberadaan di 25 provinsi dengan nama PP PPDI yang resmi. Dalam diskusi di grup WhatsApp, Moh Tahril menegaskan bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua PP PPDI hasil MUNAS. Oleh karena itu, jika ada individu yang mengaku sebagai perwakilan PPDI dan menggunakan nama PPDI, mereka sebenarnya menyesatkan publik dan mencampuradukkan nama PPDI demi kepentingan pribadi mereka.

“PPDI yang resmi adalah PP PPDI yang saat ini kami pimpin,” kata Moh Tahril.

Kepada awak media Moh Tahril mengatakan, PPDI ini memiliki legitimasi melalui rangkaian MUNAS I, II, III, dan IV, serta secara resmi didirikan pada tanggal 17 Juni 2006, dengan ketua umum yang berurutan, yakni Bapak Ubaidi Rosyidi hasil MUNAS I dan II, Bapak Mujito ketua umum hasil MUNAS III, dan Bapak Moh Tahril hasil MUNAS IV.

Selanjutnya Sekjen PP PPDI, Fathur Rofiq mengatakan, ” Oleh sebab itu, jika ada yang menggunakan nama PPDI dan membentuk organisasi apapun, mereka dapat dipastikan sebagai PPDI palsu. Mereka tidak memiliki akar yang kuat sampai tingkat bawah.”

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua PPDI Jateng, Herry Purnomo; Ketua PPDI Jatim, H. Sutoyo M Muslih, SE, MM; Ketua PPDI Jabar, Sutara, SE; Ketua PPDI DIY, Djohan Enry, SE; Ketua PPDI Banten, Supriyadi; Wasekjend 1 PPDI Pusat, Fathur Rofiq, S.Pd.

Mereka, yang mewakili 15 propinsi dengan struktur yang jelas, secara tegas menolak klaim DPN PPDI yang mengatasnamakan PPDI untuk kepentingan politik.

Herry Purnomo Ketua PPDI Jawa Tengah kepada Kaperwil Jateng liputanterkini.co.id menyampaikan, Pada MUNAS III tanggal 7 Januari 2017 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, terjadi proses pencalonan Ketua Umum PPDI yang menghasilkan 5 calon dengan dukungan suara dari berbagai kabupaten yang memiliki PPDI. Calon-calon tersebut adalah:

  1. Mujito (Tulungagung, Ketua PPDI Jatim) : 25 suara
  2. Sarjoko (Magelang, Ketua PPDI Jateng) : 20 suara
  3. Budi Kristianto (Boyolali, Sekretaris PPDI Jateng) : 6 suara
  4. Widi Hartono (Wonogiri, Sekjen Pusat/Jateng) : 1 suara
  5. Nanang Budi Haryanto (Pekalongan, Jateng) : 1 suara

Lanjut Herry, Dari MUNAS tersebut, terdapat dua calon Ketua Umum yang mendapatkan dukungan terbanyak, yaitu Mujito dan Sarjoko. Berdasarkan masukan dari Bpk Suryokoco dan Ubaidi Rosyidi, Mujito yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Sarjoko sebagai Sekjen.

” Selain itu, Bpk Moh. Hatta, anggota DPR RI dari FPAN, diangkat sebagai Penasehat PPDI karena membantu dalam pembiayaan MUNAS. Namun, Widhi Hartono dan kelompoknya tidak puas dengan hasil MUNAS Donohudan, terutama terkait posisi P Hatta sebagai Penasehat karena berasal dari unsur partai yang tidak mendukung pemerintah saat itu.” Ungkap Herry.

” Setelah Rapimnas di Tulungagung pada 14 Mei 2017, Widhi Hartono dan kelompoknya, termasuk beberapa ketua PPDI daerah, mulai mengadakan kegiatan sendiri dan seringkali melakukan hal yang sama dengan Mujito dan Sarjoko dalam berkomunikasi dengan kementerian.” Tuturnya.

Selanjutnya, terkait dengan janji politik Nawa Cita Jokowi-JK tentang peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa, PPDI melakukan negosiasi dengan Mendagri pada SILATNAS Jilid I tanggal 24 Oktober 2017. Hasilnya adalah perubahan tuntutan PNS dengan siltap setara 2A PNS.

” Namun, hal ini tidak terwujud, dan PPDI harus berulang kali melakukan lobbying di Jakarta. Akibatnya, sebagian anggota PPDI mulai menolak wacana kesejahteraan Perangkat Desa yang diusulkan oleh pemerintah.” kata Ketua PPDI Jawa Tengah.

“Pemberitaan tentang rencana kesejahteraan Perangkat Desa yang menimbulkan penolakan anggota PPDI mendorong kelompok Widhi Hartono untuk melakukan “Makar Organisasi” dengan tujuan “penyelamatan organisasi” di Solo.” Terang Herry.

Menurut Herry, karena PPDI tetap mempertahankan tuntutan siltap Perangkat Desa setara 2A PNS, pemerintah memberi peluang kepada Widhi Hartono dan kelompoknya untuk membentuk organisasi baru dengan nama DPN-PPDI, dengan Surat Keputusan (SKT) yang dikeluarkan bersamaan dengan perpanjangan SKT PPDI.

“Kami tetap solid, meskipun seringkali difitnah dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu,” ungkap mereka.

(Hendra)

Tag: dengan Presiden JokowiPenolakanTerhadap Pertemuan DPN PPDI
Share283Tweet177Share71Send
admin

admin

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • REDAKSI
  • Kebijakan Privasi
  • Hubungi
LIPUTAN TERKINI OFFICIAL

Copyright © 2021 LiputanTerkini.co.id.

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Beranda
  • Nasional
    • Hukum & Kriminial
    • Peristiwa
  • Berita
  • Tekno
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • REDAKSI

Copyright © 2021 LiputanTerkini.co.id.

Selamat Datang kembali!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Password yang terlupakan?

Buat akun baru!

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
Semua bidang yang diperlukan. Gabung

Ambil kata sandi Anda

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email Anda untuk mengatur ulang kata sandi Anda.

Gabung
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan terhadap penggunaan cookie. Kunjungi Kebijakan Privasi dan Cookie kami.