BANYUWANGI – liputanterkini.co.id | Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RENAKTA Bakti Nusantara tekankan betapa pentingnya menjadi seorang pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri secara prosedural.
Bagus Abu Bakar, ketua umum LBH RENAKTA menyatakan kemungkinan tak akan ada permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri selama berangkat sesuai prosedur. Bagus menegaskan PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri selama ini kebanyakan adalah mereka yang berangkat tidak sesuai prosedur.
“Dari tahun ke tahun, saya mengamati betul apa masalah utamanya. Ternyata ada pada proses perekrutan hingga penempatannya, PMI jika berangkat dengan cara prosedural tidak akan ada masalah meski mengalami hal kurang baik di negara penempatan, lebih mudah untuk melacak, mudah mengetahui siapa yang bertanggungjawab dan tidak ada kesulitan yang berarti dalam menangani permasalahannya, serta dilindungi asuransi kerena setiap PMI yang berangkat prosedural terdata di SISKOTKLN dan BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda jika berangkat secara non prosedural, keberadaannya pun kadang sulit dideteksi, dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai PMI”, tegas Bagus di sela-sela waktu santainya dengan Tim LBH RENAKTA.
Mengatasi hal ini, Bagus menyatakan pentingnya kehadiran pemerintah untuk lebih fokus memperbaiki tata kelola perekrutan dan penempatan PMI ke luar negeri. Penting pula adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah yang membidangi perihal Pekerja Migran Indonesia, dapat bekerjasama dalam penegakan hukum serta sosialisasi perihal pentingnya menjadi PMI yang smart secara masif kedepan.
Sebagai lembaga non pemerintah yang inten dalam menangani permasalahan remaja, anak-anak dan wanita, Bagus berharap bersama pemerintah dapat terus berupaya menekan agar tidak ada lagi PMI ilegal dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri.
Dalam hal ini, saya sependapat dengan apa yang di sampaikan Menteri P2MI kang Abdul Kadir Karding beberapa waktu lalu, “Berantas calo dan sosialisasi secara masif. Lalu memperbaiki layanan dan membentuk tim-tim di desa.**
(Tim)
