Oleh : Tony Rosyid
JAKARTA – liputanterkini.co.id | Memposisikan DPR sebagai lembaga kontrol pemerintah. Kalau semua parpol bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, maka siapa yang akan melakukan kontrol? Sementara rakyat tidak punya hak imunitas. Tidak kebal dari UU ITE ketika melakukan kontrol.
Fungsi legislation dan budgeting DPR selama ini juga lebih banyak diambil alih oleh pemerintah. DPR seringkali hanya pekerja formalitas yang dijadikan sebagai pihak yang pegang stempel. UU Omnibus Law ketenagakerjaan, Minerba, dan lainnya adalah sodoran pemerintah yang disahkan oleh DPR. Kenapa ini terjadi? Karena para ketua umum partai yang menjadi bosnya para anggota DPR itu telah bergabung dengan koalisi pemerintah. Cukup melalui ketua umum partai, pemerintah bisa kendalikan seluruh anggota DPR.
Di sinilah pentingnya peran oposisi. Partai-partai yang tidak ikut bergabung di koalisi bisa memberi kebebasan kepada para kadernya di DPR untuk tetap kritis dan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Dari sini demokrasi akan hidup. Ekspektasi rakyat juga relatif bisa disuarakan.
Pemerintah bukan malaikat. Ada nafsu, bahkan seringkali gede nafsunya. Bukan saja nabrak aturan, tapi juga suka mengubah aturan sesuai kebutuhannya. Siapa yang bisa kontrol pemerintah? Ya DPR. Kalau partaimya masuk koalisi, bagaimana para anggota DPR bisa mengontrol pemerintah? Jatah menteri di kabinet bisa hilang. Lihat nasib Nasdem.
Sepertinya, Nasdem kapok. Babak belur setelah dukung Anies-Muhaimin di pilpres 2024. Makanya, Nasdem sekarang terlihat genit dan rajin bermanuver. Targetnya? Agar tidak bernasib sial lagi.
Kenapa partai-partai bernafsu merapat dan berupaya masuk koalisi pemerintah? Karena pertama, mereka butuh logistik. Biaya operasional partai amat sangat besar. Partai tidak punya sumber pendanaan kecuali dari iuran anggotanya. Itupun masih jauh dari cukup. Maka, sumber pendanaan yang paling potensial adalah dari proyek negara. Gede duitnya. Soal cara, yang penting tidak diendus oleh KPK, kepolisian atau kejaksaan. Kalau terendus, ya minta perlindungan dari presiden. Coba kalau mereka gak patuh sama presiden, ya habis.
Kedepan, perlu dipikirkan pertama, logistik parpol. Idealnya, negara memberi dana yang cukup buat operasional parpol. Misalnya per-suara diberikan kompensasi 100 ribu. Kalau setiap parpol masing-masing minimal mendapat dana operasional 2 T pertahun, maka parpol tidak perlu harus masuk koalisi. Gak perlu ngamen ke pemerintah. Gak perlu kucing-kucingan dengan KPK.
Kedua, oposisi perlu mendapat legalitasnya dengan semua hak dan jaminan hukum yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sehingga, oposisi tidak dipandang sebelah mata. Tapi punya fungsi, khususnya fungsi kontrol, agar kelola negara ini sesuai dengan aturan dan harapan rakyat. Ini sekaligus akan dapat mencegah potensi otoritarianisme pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden.
Jakarta, 1 Mei 2024
Tony Rosyid :
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
(Hendra)
