BANYUWANGI, liputanterkini.co.id – Ratusan orang yang mengatasnamakan warga desa Rejoagung, Kecamatan Srono nampak berorasi di depan kantor Camat Srono. Senin (24/7/2023).
Aksi mereka, menurut teriakan pimpinan orasi yang nampak berkemeja putih dengan mengenakan songkok itu, hal itu di lakukan sebagai bentuk protes atas kekesalan warga desa Rejoagung buntut dari dugaan penyunatan dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan dana PKH ( penerima keluarga harapan).
“Yang terhormat khususnya untuk para pejabat-pejabat pemangku kebijakan yang ada di pemkab Banyuwangi, Inilah kami warga masyarakat yang tergabung dengan warga desa Rejoagung kecamatan Srono, hari ini kami berkumpul menjadi satu bahwasanya ada yang ketidakbenaran yang ada di desa Rejoagung, yang sangat menonjol, menyakitkan dan memprihatinkan terkait hak-hak rakyat atau hak warga miskin dinodai oleh kades Rejoagung”, teriaknya.
Nampak pula banner membentang di bak truk saat orasi “Kades Rejoagung harus turun dari jabatannya, karna warga Rejoagung sudah tidak percaya dengan kinerjanya”.
Tak pelak aksi massa yang tergabung dalam Gempur (Gerakan Masyarakat Peduli Rejoagung) dengan jumlah ratusan orang itu pun, mendapat pengawalan ketat dari TNI, POLRI dan SATPOL PP kecamatan Srono serta petugas damkar sektor Srono.
Usai menggelar aksinya di depan kantor kecamatan Srono, ratusan massa tersebut, nampak bergerak menuju kantor desa Rejoagung guna menggelar aksi selanjutnya.
“Negara sudah susah payah meluncurkan program BLT tapi yang terjadi ada Pemotongan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kami masyarakat yang punya hati dan peduli serta merasa terketuk dengan ke dzoliman di desa Rejoagung yang dilakukan oleh kades Rejoagung”, teriak koordinator aksi.
Belum lagi progam-program lain yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai prosedur dan keterbukaan informasi publik tidak di berlakukan terkait Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Pendapatan Asli Desa (PAD) yang di kelola dengan tidak ada keterbukaan informasi publik, maka dari itu kami masyarakat dan warga Rejoagung menyampaikan aspirasi ini agar program bunga desa yang biasa disebut bupati ngantor di desa bisa dilaksanakan di desa Rejoagung, teriak koordinator aksi.
Tri Wahyu Angembani, Camat Srono, didepan ratusan warga menyampaikan “Kepala desa tidak berada di ruang kerjanya, beliau ijin melalui Wa kepada saya ada kegiatan di luar kantor, maka kami dari pihak kecamatan akan memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi warga, kami tidak bisa menghakimi, karna ada aturan-aturan yang harus kami jalankan”, tegas Camat.
“Kami siap memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi massa demo kali ini, tapi ada aturan yang perlu dijalankan, kami akan berusaha untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan ini, mungkin bisa melalui bapak kepala Kesbangpol Banyuwangi, bisa melalui kasat Intel Polresta Banyuwangi, ini semua tidak bisa selesai hari ini karna bukan kewenangan kami dan juga butuh dukungan dari pihak APH untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga mendatangkan Inspektorat dan DPMD, kami siap memfasilitasi untuk kedepannya”, tutup Camat.
Sementara Kepala Kesbangpol Banyuwangi, M. Lutfi juga hadir saat aksi massa tersebut dan memberikan sambutan di depan ratusan warga.
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan untuk mempertegas dan memperjelas sampai dimana proses aduan warga”.
Terkait program Bunga Desa, hari ini Bu Camat Srono sudah membuat surat kepada Bupati Banyuwangi agar berkenan untuk berkantor di desa Rejoagung dengan progam Bunga Desa” terang Lutfi.
Kami bersama Bu Camat Srono bisa hadir untuk membantu permasalahan yang ada di desa ini, berhubung kepala desa masih ada agenda diluar kota, jadi kalau kepala desa sudah pulang nanti, kami akan segera koordinasikan terkait apa yang sudah menjadi tuntutan warga ini”, tutupnya.*
(Ynt)
