BANYUWANGI, LiputanTerkini.co.id – Pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat tertutup guna membahas banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kab. Banyuwangi.
Pertemuan itu dilaksanakan di salah satu ruangan gedung DPRD dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kamis (29/5/2023).
Tampak hadir, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), antara lain Kepala Bidang Akuntansi, Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E., serta Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda Banyuwangi, Darmawan Agung Nugroho. Wakil Ketua I DPRD Banyuwangi dari PKB, M. Ali Mahrus, S.H.I, bertindak sebagai pimpinan rapat.
Firman Hidayat, S.E., penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Banyuwangi, menjelaskan dalam wawancara dengan liputanterkini.co.id bahwa pertemuan ini berkaitan dengan temuan BPK. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tertutup ini adalah mengenani perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub).
Firman menjelaskan, “Pembahasan dalam rapat tertutup tadi berkaitan dengan perjalanan dinas yang belum diatur akan dimasukkan ke dalam peraturan Bupati. Bahasan utamanya adalah menterjemahkan substansi perjalanan dinas yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan implementasinya di pemerintah daerah.”
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal teknis yang belum diatur dengan baik dan menimbulkan persepsi yang berbeda di tingkat pemeriksaan. Oleh karena itu, beberapa perubahan konsep akan dituangkan dalam Perbub yang mengatur pedoman pelaksanaan APBD. Firman juga menegaskan bahwa sebelumnya akan berkonsultasi dengan BPK untuk menyamakan persepsi secara regulasi.
Wakil Ketua I DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus, S.H.I, menjelaskan dengan singkat bahwa rapat tersebut hanya sebagai evaluasi semata, namun perlu perbaikan dan kehati-hatian lebih lanjut dalam menjalankan program ke depan.
Dalam rapat tertutup ini, diharapkan akan ditemukan solusi yang memadai untuk mengatasi temuan BPK di Kabupaten Banyuwangi. Perjalanan dinas dan pengaturan APBD yang lebih baik diharapkan dapat meminimalkan persepsi yang berbeda dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.**
(Ira)
