BANYUWANGI, Liputan Terkini – Aksi damai lembaga Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi, hari ini mengirim surat yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.
Surat tersebut bertujuan meminta waktu untuk Audiensi, perihal oknum pejabat yang terseret kasus penggunaan anggaran mamin dikalangan SKPD Banyuwangi.
Lembaga Pemantau Kebijakan Pembangunan Strategis yang dimotori oleh pentolan aktivis Banyuwangi Muhammad Amrullah, SH, M. Hum. tegas akan membongkar kasus korupsi didalam SKPD Banyuwangi. Selasa (01/11/2022).
Oknum pejabat koruptor dalam anggaran mamin yakni NH yang saat ini rame di isukan menjadi tersangka, membuat pintu awal PUSKAPTIS Banyuwangi untuk membongkar oknum oknum di SKPD.
Muhamad Amrullah, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi, mengatakan kejadian beberapa hari lalu atas terjeratnya NH, Kepala (BKPP) oleh Kejari Banyuwangi, menyulut dedengkot PUSKAPTIS Banyuwangi mulai bergerak akan membongkar korupsi di Bumi Blambangan.
“Masalah NH menjadi tersangka, mengetuk hati nurani kami untuk berbuat, membongkar oknum korup di Bumi Blambangan,” Tegas Amrullah.
Tidak hanya itu, Ketua PUSKAPTIS Banyuwangi dalam waktu dekat akan menentukan waktu untuk Audensi dengan Kejari Banyuwangi. Surat tersebut dilayangkan oleh ketua PUSKAPTIS, pada 01 November 2022. Pukul 09.00 wib.
Sekedar diketahui, isi singkat surat tersebut sebagai berikut:
Sehubungan dengan ditetapkannya NH kepala (BKPP), sebagai tersangka dalam korupsi makan dan minum, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Audensi, serta memberikan data pendukung potensi koropsi mamin yang ada disemua SKPD di Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2019-2020-2021-2022.
Surat tersebut berisikan memohon waktu, yaitu pada hari Kamis 03 November 2022, pukul 10.00 wib. Bertempat dikantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Sebelumnya, Aksi damai dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi. Pada 31 Oktober 2022.
Mereka bergerak menuju kantor BKPP Banyuwangi melantangkan dukungan kepada NH. Tidak hanya itu, mereka mendesak Kejari Banyuwangi agar segera memeriksa kasus dugaan anggaran mamin fiktip di seluruh SKPD Kabupaten Banyuwangi.**
(Ira)
