BANYUWANGI, liputanterkini.co.id | Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak terhadap fenomena iklim el nino. Pasalnya, kekeringan yang terjadi akibat el nino berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.
Sebagai langkah antisipasi dampak fenomena iklim tersebut, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Mafrochatin Ni’mah mendorong pemerintah daerah untuk kembali mempertanyakan usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi tahun 2023 kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
” Selain petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk antisipasi turunnya produktifitas pertanian akibat El Nino, saya sebagai Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi mendorong pemda untuk mempertanyakan, kapan usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk petani direalisasikan oleh Kementan , ” ucap Hj.Ni”mah panggilan akrab politisi PKB ini.
Menurutnya, pengurangan kuota pupuk subsidi yang terjadi di Banyuwangi telah membuat petani menjerit. Dampaknya, produksi di sektor pertanian menurun. Berkurangnya pupuk subsidi ini disebabkan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
“Ini menjadi keluhan bagi petani, dan menjadi kendala untuk mengembangkan sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan petani tak berdaya, sementara, untuk membeli pupuk non subsidi, petani pun tak mampu karena harganya mahal, ” ucapnya.
Untuk itulah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendesak agar pemerintah menambah kuota pupuk subsidi di Banyuwangi. Sebab, keberadaan pupuk sangat-sangat dibutuhkan petani. Selain hal itu, beberapa keluhan petani yang disampaikan kepada dirinya saat turun kemasyarakat diantaranya biaya produksi tinggi, harga panen tidak menentu,populasi hama yang sangat luar biasa terutama wereng.
” Kita berharap pengajuan tambahan kuota pupuk bersubsidi ini segera terealisasi , ” ucap Hj. Ni’mah.
Terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi, juga perlu untuk dilakukan pengawasan. Jangan sampai terjadi penyelewengan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Hj Ni’mah mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi tersebut ditujukan untuk para petani golongan kecil. Jangan sampai disalahgunakan, yang nantinya akan merugikan masyarakat.
“Pemkab Banyuwangi perlu melakukan pengawasan terkait penyalurannya, lakukan koordinasi dengan pihak berwajib untuk mengawasi hal tersebut,” pungkasnya.*
Publish : Wawan
Sumber : Web DPRD
