KLUNGKUNG – liputanterkini.co.id | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Made Kasta dan Ketut Gunaksa berkomitmen bakal melanjutkan program-program berorientasi Pro Rakyat.
Bahkan, sejumlah program semasa Pemerintahan Suwirta-Kasta bakal dilanjutkan paket ASTAGUNA. Jangankan programnya, bahkan busana poleng juga dilanjutkan.
Mengingat, sebagai bagian dari Pemerintahan, hal itu menandakan berada disisi itu sebagai Wakil Bupati Klungkung.
Demikian disampaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Made Kasta dan Ketut Gunaksa, saat jumpa pers, usai mendaftar pada Hari Terakhir ke KPU Kabupaten Klungkung, Kamis, 29 Agustus 2024.
“Program-program yang bagus kita lanjutkan. Namun, program yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat tentunya kita akan pembaharuan. Tidak ada maksud kami untuk menolak program yang dulu itu,” tegasnya.
Disebutkan, Poleng berarti dua sisi warna hitam dan putih sebagai dasar warna keseimbangan.
Maka dari itu, kedua sisi harus seimbang, dari atas atau hilirisasi artinya apapun program dari atas secepatnya bakal turun sampai kebawah.
“Jangan coba-coba kita buat program yang tidak ada hubungannya dengan diatas, kita buat program disini. Ini dalam pelaksanaan kita akan kabur,” kata Made Kasta.
Untuk itu, pihaknya bakal melanjutkan program dari Pemerintahan sebelumnya, karena apapun program Pemerintah Pusat harus dilanjutkan.
“Tidak ada yang satu jalur, dua jalur hingga tiga jalur, itu tidak ada, karena ini adalah Pemerintah,” tegasnya.
Mengenai pengembangan kawasan pariwisata di Nusa Penida kedepan, Made Kasta mengakui pihaknya sudah melakukan kerja nyata dengan memperhatikan hingga perbaikan sarana dan prasarananya.
“Kalau kita lihat sekarang yang menjadi permasalahan utama adalah jalan, air dan internet. Disana ada blank spot, sehingga nanti kita akan perbaiki,” tuturnya.
Soal nama ASTAGUNA diakui sebagai perpaduan nama Kasta-Gunaksa, yang berarti delapan kewajiban yang dituangkan dalam program kerja nanti ketika terpilih menjadi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung.
“Hal itu rasanya cocok. Beliau jadi Bendesa, Kepala Desa dan DPRD, saya juga pernah jadi Bendesa, Kepala Desa dan DPRD Klungkung. Hanya saja beliau belum pernah jadi Wakil Bupati Klungkung. Nanti setelah itu, mudah-mudahan Paslon ini menang sehingga jadi Wakil Bupati Klungkung,” tambahnya.
Soal untung rugi politik, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Made Kasta menepisnya.
Pasalnya, pesta demokrasi ini dianggap masyarakat yang menentukan hak pilihnya sesuai hati nurani.
“Makanya kami memakai poleng. Inilah Kuda Hitam yang akan muncul untuk menerjang segala rintangan-rintangan,” tegasnya.
Sementara itu, Calon Wakil Bupati Klungkung Ketut Gunaksa menambahkan, bahwa program-program Pemerintah sebelumnya patut dilanjutkan.
Tidak dilihat dari konsep kepemimpinan, namun pihaknya berupaya maju untuk melayani kepentingan masyarakat, agar daerahnya maju melayani masyarakat Klungkung hingga rakyatnya damai dan sejahtera.
“Yang bagus, mari kita tingkatkan, yang belum berjalan program yang bagus itu, memang harus kita lanjutkan. Terlepas dari cocok dan tidak cocok. Ini khan kita tujuannya adalah sebagai pelayan masyarakat, seharusnya begitu,” terangnya.
Mengenai Poleng dikatakan hal itu konsep Rwa Bhinneda untuk membedakan sisi putih dan hitam yang harus dihormati berkonsep perbedaan.
“Maka perbedaan dalam berdemokrasi yang dimaksud filosofi Poleng itu,” tambahnya.
Meski demikian, filosofi Poleng harus ada dalam kebebasan berdemokrasi. Hal tersebut diartikan sebagai bentuk menghormati perbedaan, yang sesuai dengan mekanisme yang telah dijalankan.
“Artinya putih hitam dan poleng itu adalah konsep sebuah perbedaan dalam berdemokrasi. Itu konsep demokrasi, baik buruk itu ada,” ungkapnya.
Meski majunya dua Pasangan Calon dari KIM Plus dinilai menguntungkan posisi PDI Perjuangan, namun hal tersebut dianggap bukan perpecahan, karena itulah demokrasi yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Itu tidak ada istilah gerbong-gerbong, karena semua dalam bingkai NKRI. Apalagi kami putra terbaik Kabupaten Klungkung. Itu tidak ada perpecahan disitu,” jelasnya.
Oleh karenanya, dalam pemilihan itu konsekuensi harus diusahakan berada ditangan Rakyat, yang menentukan nasib Rakyat itu sendiri.
“Kami sebagai pelayan, tinggal melakukan pelayanan kepada masyarakat nanti,” tegasnya.
(Tim).
