Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat peralihan menuju energi bersih dan memperkuat kedaulatan energi nasional. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas menyampaikan bahwa pembentukan tim khusus ini bertujuan mempercepat berbagai program strategis di sektor energi.
Menurut Bahlil, program yang akan diprioritaskan antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta percepatan konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik, khususnya motor listrik. Pemerintah menargetkan sejumlah program tersebut dapat terealisasi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
“Pembentukan satgas ini merupakan bagian dari langkah percepatan transisi energi nasional agar pemanfaatan energi bersih dapat meningkat sekaligus menekan biaya subsidi energi,” ujar Bahlil kepada awak media usai rapat.
Selain mendorong penggunaan energi terbarukan, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap subsidi listrik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menambahkan bahwa percepatan transisi energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah fluktuasi harga energi global.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan program penggantian kompor berbahan bakar LPG menjadi kompor listrik sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Menurut Brian, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penggunaan energi listrik berbasis sumber terbarukan, tetapi juga berpotensi menekan beban subsidi LPG yang selama ini cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi, pemerintah berharap langkah-langkah strategis di sektor energi dapat berjalan lebih terkoordinasi dan mampu mendukung tercapainya kedaulatan energi nasional dalam beberapa tahun mendatang.
