SURABAYA – liputanterkini.co.id | Belakangan kian marak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak – anak. Patut di sayangkan, beberapa kasus terkesan aneh bin lucu dalam penanganan kasusnya. Hal tersebut bahkan terjadi di beberapa daerah di negeri ini.
Seperti di ceritakan Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Jeny Claudya Lumowa yang akrab di sapa Bunda Naumi, “Baru – baru ini, di Kendari telah terjadi kasus pemerkosaan dengan korban anak di bawah umur, kasusnya di tangani oleh unit Renakta, bukannya kasus dapat segera di sidangkan, justru prosesnya terkesan jalan di tempat. Usut punya usut, kendala mandeknya proses hukum bukan karena lambatnya penyidik Renakta, justru kendalanya ada di JPU”, terang Naumi. Minggu (7/4/2024).
Bagaimana tidak, tiap kali berkas perkara di limpahkan ke JPU, kata Naumi, selalu P – 18, dengan alasan tidak adanya saksi, tambahnya.
Wow… aneh bin lucu, menggunakan dasar apa JPU menolak berkas perkara pemerkosaan karena minimnya saksi??.
Bukankah keterangan anak korban dan bukti visum sudah cukup sudah cukup sebuah kasus perkosaan terhadap anak untuk di tindal lanjuti secara hukum?.
Lha ini kenapa JPU menolak berkas perkara dari penyidik dengan alasan tidak adanya saksi.
Banyak kasus yang di kembalikan berkas perkaranya oleh JPU dengan alasan tidak adanya saksi. Lah kalau harus ada saksi, bukan kasus pemerkosaan dong namanya, melainkan proses buat _Film Porno_, pak Jaksa, ungkap Naumi.
Karena perbuatan keji pemerkosaan, tentunya pelaku mencari saat sepi dan di pastikan tidak ada seorangpun melihat perbuatan kejinya, tegasnya.
Hal ini yang tentunya dapat memicu pelaku kejahatan seksual terhadap anak makin merajalela. Bahkan mereka tak ada efek jera, karena beberapa kasus tidak dapat di tindak lanjuti dengan alasan minimnya alat bukti dan saksi. Lalu sampai kapan kaum perempuan dan anak di negeri ini menjadi _obyek_ tindakan bejad dan keji para hidung belang?? Aneh, pungkas Naumi dengan kesal.**
(Red)
