Medan-Sumut, LiputanTerkini.co.id | Puluhan Mahasiswa dari elemen Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) menggelar aksi di Mapolda Sumut, Senin (21/02/2023). Aksi unjuk rasa ini dilakukan terkait persoalan dugaan Korupsi di Kabupaten Pakpak Bharat segera ditetapkan.
Dalam aksi ini, masa juga terlihat membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan antara lain, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi di Dinas Ketapang Kabupaten Pakpak Bharat, secara bergantian dalam orasinya meminta kepada Polda Sumut untuk menangkap dan menetapkan status diantaranya oknum mantan Kepala Dinas Pertanian yang sekarang menjabat di Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara.
Selain itu, massa juga menuding bahwa MB di duga kebal hukum. Selanjutnya, diduga kuat pengadaan proyek yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan konspirasi terstruktur dan terencana demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dan terindikasi adanya mark up, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sambil membentangkan spanduk, beberapa persoalan penting di Kabupaten Pakpak Bharat menjadi konsumsi hangat di Sumut diduga telah melakukan pelanggaran hukum serta dugaan tindak pidana Korupsi diantaranya:
- Pengadaan alat pengering jagung dari Disketapang (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kabupaten Pakpak Bharat diduga menelan anggaran sumber dana PAPBD T.A 2021 sebesar Rp. 1. 777.471.000 yang di duga mark up sampai saat ini belum ada Penetapan tersangka oleh Polres Pakpak Bharat.
- Pengadaan Benih jagung di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian T.A 2021 dari sumber APBD Kabupaten Pakpak Barat senilai 2M patut diduga mark up secara berjamaah.
- Kegiatan Belanja modal alat pasca panen/ pengering solar Dryer demo dan bangunan lantai pengering bersumber dari APBD kabupaten Pakpak Bharat T.A 2021 dengan Pagu Rp.558. 000.000.
Menyikapi persoalan tersebut Kordinator Garansi Sumut Hambali Limbong mendesak dan mendukung Kepolisian Sumatera Utara Bapak Irjen. Pol. Drs. RZ. Panca Putra Simanjuntak untuk mengusut tuntas serta membentuk tim khusus dan mengambil alih kasus dugaan korupsi berjamaah di dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar milyaran Rupiah.
Setelah berorasi dan menyampaikan statement, perwakilan Polda Sumatera Utara, Rudi bagian SPKT menemui masa aksi dan berterimakasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi dan menyampaikan aspirasinya.
“Ini akan kami teruskan kepada pimpinan, kami pelajari dan akan menjadi perhatian,” tutupnya.
Atas respon yang diberikan, akhirnya masa aksi akan mendukung Polda Sumatera Utara dalam memberantas korupsi di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Ini akan kami teruskan kepada pimpinan, kami pelajari dan akan menjadi perhatian,” tutupnya.
Atas respon yang diberikan, akhirnya masa aksi akan mendukung Polda Sumatera Utara dalam memberantas Korupsi di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas,” teriak masa sembari membubarkan diri dengan tertib. (Jhon Sinaga)
