Oleh: Saiful Huda Ems.
Memperhatikan penuturan dan kesaksian Prof. Connie Rahakundini Bakrie dan Dr. Hasto Kristiyanto di podcastnya Akbar Faizal Jumat (22/11/2024), air mata saya hampir terjatuh bersamaan dengan aliran darah ditubuh yang terasa mendidih.
Ada semacam kesedihan dan kegeraman yang menyatu dalam diri saya ketika mendengar penuturan dan kesaksian beliau berdua, yang saya saksikan melalui Youtube, tentang buruknya wajah penegakan hukum di negeri ini.
Bagaimana tidak, setelah sebelumnya kita dikejutkan oleh pemberitaan ditersangkakannya Thomas Lembong yang selama ini sangat kritis pada Pemerintahan Jokowi, sekarang tiba-tiba ada orang kritis lagi yang mau dipersangkakan, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika Thomas Lembong selama ini hanya terkesan kritis pada berbagai kebijakan Pemerintahan Jokowi, maka Hasto Kristiyanto jauh lebih dari itu, beliau dikenal lebih kritis dan lebih tajam lagi pernyataan-pernyataannya soal pergerakan Jokowi yang memolitisasi POLRI, KPK, MK dll. untuk tujuan-tujuan kekuasaannya.
Akibatnya yang terjadi, banyak penanganan hukum serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh instrumen-instrumen negara itu –khususnya POLRI– yang terkesan tidak adil, berat sebelah dan hanya mau mendengar suara kegeraman penguasa, dan bukan lagi mendengar suara batin rakyat sebagai representasi suara Kebenaran.
Bila kita pelajari dan telusuri secara serius, betapa selama ini Jokowi banyak memperalat kepolisian untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Mulai dari membentur-benturkan kekuatan Nasionalisme dan Islam, hingga mengkriminalisasi orang-orang yang kritis pada Jokowi.
Padahal Nasionalisme dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisah-pisahkan. Membenturkan Nasionalisme dan Islam sama halnya dengan kehendak untuk menutup Cahaya Islam yang Rahmatan Lil alamin, yang selalu menjiwai pergerakan-pergerakan para pejuang untuk mencapai kemerdekan.
Mengkriminalisasi orang-orang kritis juga merupakan tindak kejahatan yang luar biasa, karena itu seperti halnya ingin mengosongkan Republik Indonesia dari orang-orang yang kritis dan peduli (memiliki empati) pada keadaan bangsa dan negara.
Kalau hal seperti ini diterus-teruskan, maka Indonesia sebagai mana yang pernah diucapkan oleh Presiden Prabowo dahulu ketika beliau belum menjadi Presiden,”Akan bubar ! Bubar dan bubar !”.
Olehnya, tidak ada hal lain yang harus dilakukan saat ini, bahwa POLRI yang berjiwa Merah Putih harus bangkit dan bergerak menyelamatkan institusinya demi kemajuan Indonesia dan demi kedamaian warga bangsa.
Polri yang selama ini marwah institusinya telah dirusak oleh politisi-politisi haus kekuasaan seperti Jokowi, harus kembali ke jati dirinya dan tidak boleh lagi diperalat sebagai budak budak politik para politisi tamak, serakah, ambisius.
Demokrasi di Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini harus dibiarkan berjalan pada relnya secara wajar. Dengan demikian akan terbentuk negara demokrasi yang ideal sesuai dengan suara Tuhan yang terdengar dari suara rakyat, bukan terbentuk dari suara penguasa yang zhalim atau lalim.
Zhalim adalah lawan kata dari Keadilan. Zhalim bermakna melakukan perbuatan yang menganiaya diri sendiri atau merugikan orang lain, atau jika disederhanakan adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, sedangkan Keadilan bermakna perbuatan yang sesuai dengan tempatnya. Karena itu semua Penegak Hukum khususnya POLRI dan KPK harus adil se adil adilnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.
Tidak bekerja atas dasar pesanan orang-orang tertentu yang selama ini menguasai institusi-institusi negara seperti Jokowi dahulu ketika masih menjadi Presiden dan sekarang meski sudah tidak lagi menjadi presiden namun masih bisa melakukan cawe-cawe penegakan hukum melalui putranya yang menjadi Wakil Presiden serta dengan orang-orang kepercayaannya yang memikiki posisi strategis di institusi-institusi itu.
Hukum harus diproduksi dari suara kebenaran Tuhan bukan suara kegeraman penguasa, POLRI harus taat Konstitusi dan bukannya taat pada Jokowi. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang benar sesuai konstitusi harus benar-benar dipegang kuat hingga menjiwai seluruh personil POLRI yang menjaga Merah Putih.
Ayo, mau dicintai Rakyat apa mau dicintai Jokowi? Jika ingin dicintai Rakyat maka jangan ragu-ragu POLRI dan instrumen-instrumen negara lainnya harus berpegang teguh dan setia pada Merah Putih. Merdeka !
️…(SHE).
23 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Analis Politik, Jurnalis dan Aktivis ’98.
