JAKARTA – liputanterkini.co.id | Viral di sosial media, pernyataan Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Prof. Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H terkait Kapolri perintahkan Direktur Binmas Polda di seluruh Indonesia untuk memenangkan paslon tertentu, mendapat tanggapan serius dari Polri.
Dikutip dari berbagai sumber, Henry mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Binmas di seluruh polda untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024 dalam sebuah diskusi dan kemudian menjadi viral.
Atas kejadian itu, Henry Yosodiningrat politisi senior yang sekaligus sebagai pengacara itu mendatangi Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran di Gedung Baharkam Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi ucapannya. Senin (12/2/2024).
“Saya sengaja datang kemari untuk mengklarifikasi terkait dengan statement atau ucapan saya pada tanggal 9 itu, saya mengatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh polda, kemudian berita itu jadi viral,” kata Henry di Baharkam Polri.
Henry mengaku atas ucapannya itu ada beberapa Kapolda yang menghubunginya. Para Kapolda itu membantah ucapan Henry. Henry juga mengaku telah mengklarifikasi ucapannya ke Dirbinmas Mabes Polri.
“Dua hari lalu saya dapat telepon dari beberapa Kapolda, tidak perlu saya sebutkan, menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan itu nampaknya salah. Saya bilang kenapa? (Kata dia) Saya sudah cek ke Dirbinmas, tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu,” kata pengacara senior ini.
Henry mengakui tak langsung percaya dengan pernyataan Kapolda tersebut, sebab itu ia memutuskan datang Baharkam Polri. Usai menemui Fadil Imran Kabaharkam Polri, Henry lalu mengatakan bahwa informasi arahan Kapolri untuk memenangkan paslon tertentu itu tak benar.
“Tadi dijelaskan bahwa apa yang beliau (Kapolda) sampaikan lewat telepon itu memang benar adanya gitu, ya, dalam arti tidak pernah ada arahan dari Kapolri, itu saja,” tambahnya.
“Sebenarnya simpel aja, kalau saya punya komunikasi dengan Pak Kapolri mungkin saya bisa langsung telepon seketika mendapatkan info itu (tapi tidak punya kontaknya),” ucap dia.
Henry menegaskan bahwa kedatangannya merupakan inisiatif pribadi. Ia khawatir dengan informasi isu arahan Kapolri yang ia dapat lewat grup Whats App tersebut.
“Saya sampaikan itu semata karena kecintaan saya terhadap negeri ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri, begitu juga kecintaan saya terhadap institusi Polri,” kata Henry.
“Setelah saya sampaikan (isu) ini saya dipanggil Bareskrim Polri, saya siap. (Tapi) untungnya saya dapat telepon dari Bapak Kapolda itu tadi, dan saya baru ingat bahwa Binmas di bawah naungan Baharkam, langsung saya konfirmasi ke beliau itu. Jadi udah clear semuanya,” imbuh dia.
Berikut ucapan Henry Yoso yang beredar di media sosial:
“Ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di grup-grup WhatsApp sudah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok ke Bareskrim saya siap, jam berapa, di mana saya siap ya.”
Henry berharap Polri tetap netral di Pilpres 2024. Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini juga berharap netralitas Polri tak hanya sekedar ucapan.
“Ya harapan-harapan saya kepada institusi Polri, tadi Pak Kabaharkam sudah menyampaikan kepada saya bahwa sesuai dengan UU Kepolisian, bahwa Polri itu netral,” tandas dia.
Sementara Komjen Fadil Imran berterima kasih atas masukan masyarakat kepada Polri di masa pemilu. Ia memastikan Polri tetap netral dan meminta masyarakat tak terpengaruh hoaks.
“Saya ingin imbau kepada masyarakat pada umumnya jangan mudah terpengaruh pada informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Poin utama mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Saya kira kita sepakat semua termasuk dengan Bang Henry Yoso,” kata Fadil.
“Terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam berikan kritik dan saran terkait dengan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, dan kami tegaskan bahwa Polri netral. Sesuai dengan ketentuan UU dan akan kawal sampai dengan tuntas Pemilu 2024. Sehingga terpilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif yang akan datang,” pungkas dia.
Perlu di ketahui, sebelumnya, dalam diskusi Mimbar Keprihatian Bangsa dan Seruan Kebangsaan Purnawiran TNI-Polri di Jakarta pada 9 Februari 2024, Henry membacakan pesan di WhatsApp yang diterimanya.
Isi pesan itu adalah Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu.
Door to door system oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat.
Kerahkan para dai kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 02 dalam tempo 2 minggu ke depan.
Mengontrol para dai kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat hp baru dengan nomor sim card luar negeri dan modem mobile internet.
Meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas masing-masing wilayah.
“Kalau memang ini hoaks saya minta Kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya,” ujar Henry.
“Jadi saya bisa pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WA, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap,” lanjutnya.***
(Berbagai sumber)
