BANYUWANGI – liputanterkini.co.id | Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan agenda pengantar Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, (23/08/2022).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir mengikuti rapat paripurna Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H Sugirah, Sekretaris Daerah, Mujiono, Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati, Jajaran Kepala SKPD dan Camat.
Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani saat membacakan nota pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2024 menyampaikan, mengingat dinamika yang masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran 4,81 persen. Indeks Pembengunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 71,75, tingkat aktivasi terbuka diproyeksikan 4,68 persen dan proporsi penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,32 persen dan Rasio Gini sebesar 0,31.
Pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.
” Tema Pembangunan tahun 2024 yaitu Menguatkan Ketahanan Ekonomi dengan Menjada Stabilitas Sosial dan Infrastruktur Terintegrasi melalui ucap Kolaborasi, Inovasi dan Transformasi , ” Bupati Ipuk menghadap rapat paripurna.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2024.
Bupati Ipuk menjelaskan, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), dimana dalam kondisi global yang sangat dinamis pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat, sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pusat pemerintah.
Secara umum target pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 2.486 trilyun atau turun sebesar Rp. 690.286 milyar dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 3.176 trilyun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.304 milyar dari APBD 2023 sebesar Rp. 575 milyar menjadi sebesar Rp. 595,304 milyar di tahun 2024.
Pendapatan transfer turun menjadi Rp1.839 trilyun atau turun Rp. 702.001 milyar dari APBD 2023 sebesar Rp. 2.541 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp. 8.590 milyar dari APBD 2023 sebesar Rp. 59.838 milyar menjadi Rp. 51.248 milyar.
Total belanja daerah pada anggaran APBD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.511 trilyun, mengalami penurunan sebesar Rp. 721.941 milyar dari belanja daerah pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 3.232 trilyun,,” jelas Bupati Ipuk.
Sedangkan jumlah pembiayaan pada APBD tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp. 25 milyar dari Rp56.654 milyar pada APBD tahun 2023. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 25 milyar yang merupakan estimasi Silpa. sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2024 nihil.
“Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi,” ucapnya mengakhir nota pengantar KUA-PPAS APBD tahun 2024.
Usai penyarahan dokumen KUA-PPAS APBD 2024 kepada pimpinan DPRD, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.**
Publish : Wawan
Sumber : Web DPRD
