BANYUWANGI, liputanterkini.co.id – Tim bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dinas Kominfo Banyuwangi memberi materi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Desa. Dalam kegiatan tersebut di ikuti oleh perwakilan tiap desa yang diwakili sekretaris desa, ketua PPID desa sekaligus sebagai operator di wilayah kerja dua yang meliputi lima kecamatan yaitu Srono Muncar, Tegaldlimo, Rogojampi, dan Blimbingsari.
Acara tersebut diselenggarakan di pendopo kecamatan Srono Banyuwangi. Selasa (25/07/2023).
Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi melalui Sekretaris PPID, Ermi Rosana sebagai Pranata Humas, saat ditemui reporter media liputanterkini.co.id menyampaikan “Kegiatan pada hari ini memberi materi penguatan kapasitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) desa yang terkait permohonan informasi yang masih banyak menimbulkan sengketa karna masih kurang pahamnya bagi perangkat desa sebagai anggota PPID desa yang berfungsi untuk mengcover semua informasi yang harus dikerjakan, sampai tidak terjadi hal seperti itu”, terangnya.
Saat ini kebetulan masih tahap sasaran untuk memberi informasi dan nantinya di tahun 2023 bekerjasama dengan Userrad Jakarta, itu yang disasar pengguna informasi dari masyarakat bawah, tokoh masyarakat, LSM dan kelompok masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, Ermi Rosana, Seharusnya kegiatan PPID desa saat ini dihadiri langsung oleh Kepala dinas (komunikasi dan informasi) Kominfo Banyuwangi, berhubung hari ini bersamaan acara kunjungan dari ibu negara di Banyuwangi, jadi Kadis Kominfo mengawal ibu Iriana Jokowi selama kunjungan di kota Banyuwangi, tegas Ermi.
Harapan kedepannya dengan adanya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM PPID di desa ini agar perangkat- perangkat desa lebih mampu mengcover tugasnya dan kewajibannya yang harus dipenuhi sesuai aturan undang undang no: 14/ 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (IT), serta terkait pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan dokumen informasi publik, tambahnya.
“Kami juga selalu mengedepankan transparansi dalam hal penyampaian informasi publik. Berbagai sarana dan prasarana, dalam mengelola PPID serta membangun sinergitas menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik, pungkas Ermi.**
(Ynt)
