BANYUWANGI, Liputan Terkini – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datang ke Banyuwangi mengunjungi warga terdampak bencana banjir, Rabu (9/11/2022).
Banjir yang terjadi pada 3 November 2022 tersebut menggenangi rumah warga di enam desa di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Lokasi yang paling terdampak ada di Dusun Krajan, Desa Kalibaru Wetan yang menyebabkan 32 rumah rusak berat.
Datang ke lokasi, Khofifah langsung menuju posko penanganan banjir yang berada di Balai Desa Kalibaru Wetan. Khofifah lalu meninjau kegiatan posko dan dapur umum serta menyapa para relawan. Khofifah juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. “Tolong pastikan fasum dan fasilitas sosial warga tersedia. Tempat ibadah mereka harus diperhatikan juga,” kata Khofifah kepada Wakil Bupati, Sugirah yang saat itu mendampinginya.
Usai dari posko, Khofifah berjalan kaki menuju lokasi jembatan yang putus akibat banjir. Dilanjutkan mendatangi rumah warga yang terdampak banjir serta melihat kondisi Kali Yas yang menyebabkan banjir.”Sabar ya Bu. Bapak Ibu sehat-sehat nggeh. Kita terus berupaya yang terbaik untuk bapak ibu semua,” kata Khofifah saat bertemu warga.
Dalam kesempatan itu, Khofifah mendapatkan penjelasan dari Wabup Sugirah terkait langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan pemkab. Mulai dari penanganan sosial warga, kebutuhan pokok harian, perbaikan infrastruktur, hingga rencana relokasi warga yang terdampak banjir.
Ditambahkan Khofifah, kehadirannya membantu pemkab untuk mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan warga korban banjir.”Bupati Banyuwangi sudah berkomunikasi dengan saya, dan meminta difasilitasi dengan PTPN XII terkait penyediaan lahan untuk relokasi hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat. Ini sekarang saya datang bersama salah satu direktur PTPN untuk melihat lokasinya,” kata Khofifah.
Dia mengaku setuju dengan rencana lokasi untuk pembangunan huntara bagi korban banjir. Karena areanya tidak jauh dari lokasi rumah warga. “Saya senang dengan lokasinya, berdekatan dengan kampungnya. Sehingga warga tidak tercerabut dari akar sosial budayanya,” ujarnya.
Pemprov, kata dia, siap untuk menganggarkan pembangunan huntara sebagai ganti rumah warga. “Jika bangunannya ingin dibangun pemkab monggo, tapi kalau ingin dibangun pemprov kami siap untuk anggarannya. Masyarakat harus mendapatkan harapan saat rumahnya hanyut dan akan diganti oleh pemerintah,” kata Khofifah. “Dan saya kira jika tahu lokasinya di sini, mereka pasti bahagia. Saat ini, sambil jalan kita akan koordinasi teknis administratif dengan PTPN 12 terkait penggunaan lahannya,” tutupnya. (*)
( Tim )
