Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat upaya konservasi gajah serta pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan dua kebijakan penting, yakni Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatra serta gajah Borneo, serta Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan satuan tugas inovasi pembiayaan pengelolaan taman nasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi populasi gajah yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat menyusutnya habitat alami. Tanpa intervensi yang kuat dari pemerintah, kerusakan habitat gajah dikhawatirkan semakin meluas dan dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.
Salah satu upaya yang disiapkan pemerintah melalui Inpres tersebut adalah pembangunan koridor habitat gajah yang memungkinkan satwa tersebut bergerak dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Koridor tersebut juga dirancang untuk memperluas ruang jelajah gajah serta mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang berpotensi melemahkan populasi.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun area preservasi di sejumlah kawasan, termasuk di lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah terbit di wilayah Sumatra. Area tersebut akan difungsikan sebagai jalur pergerakan gajah antarkantong habitat agar ekosistem tetap terjaga.
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni juga menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pelestarian habitat gajah, termasuk dengan menyerahkan lahan miliknya seluas sekitar 90 ribu hektare untuk kepentingan konservasi.
Selain kebijakan penyelamatan gajah, pemerintah juga tengah menyiapkan Keppres untuk membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas tersebut bertujuan mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta, guna meningkatkan kualitas pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di Taman Nasional Way Kambas. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pembangunan pagar atau kanal pembatas antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan permukiman warga di sekitarnya guna mengurangi potensi konflik antara manusia dan satwa liar.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa liar serta ekosistem hutan Indonesia, sekaligus memastikan pengelolaan taman nasional berjalan secara berkelanjutan.
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
