KLUNGKUNG, Liputan Terkini – Setiap isu publik yang berpotensi memecah belah masyarakat harus diantisipasi dengan baik. Terlebih, isu-isu seputar sara, yang sangat sensitif dan mudah memicu gejolak menjelang Pemilu 2024 nanti. Daerah perbatasan negara, harus dijaga keamanannya, baik pengaruh dari luar maupun dari dalam. Di Klungkung, wilayah Kepulauan Nusa Penida menjadi salah satu daerah perbatasan negara yang harus dijaga pertahanan dan keamanannya.
Sebagai daerah perbatasan negara dan kawasan pulau-pulau kecil terluar NKRI, upaya-upaya pertanahan negara harus benar-benar serius dilakukan di Nusa Penida. Terutama menyikapi isu-isu sara yang mampu menebar benih konflik di daerah ini. Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klungkung, Made Kasta, Jumat (10/3) memandang sejalan dengan upaya Pemilu Damai 2024 dan meningkatkan pertananan negara, maka kerukunan umat beragama di Nusa Penida, juga harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa Nusa Penida, masyarakatnya hidup dengan berbagai latar belakang agama. Sejauh ini kerukunan tersebut dapat diwujudkan dengan baik. Sebagai salah satu pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, sesuai dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, wilayah Kepulauan Nusa Penida sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya pertahanan negara, sebagaimana isu yang selalu menjadi perhatian khusus Kementerian Pertahanan RI, yang kini dipimpin Menteri Prabowo Subianto.
“Status Nusa Penida sebagai kawasan pulau-pulau kecil terluar Indonesia, harus kita maknai dengan tanggung jawab besar untuk menjaga kedamaian, pertahanan dan keutuhannya, terutama dari isu-isu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama,” kata Kasta, kader Gerindra yang kini masih sebagai Wakil Bupati Klungkung ini.
Kasta juga mengingatkan pentingnya sistem pengelolaan pulau-pulau terluar seperti Nusa Penida, untuk mewujudkan keutuhan NKRI, keamanan, pertahanan dan stabilitas kawasan. Dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, perlunya pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka, untuk pengelolaannya, tentu membutuhkan sinergi antar lembaga/kementrian.
Kasta menekankan bahwa Nusa Penida juga masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Ini merupakan kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Maka, pengelolaan PPKT membutuhkan perhatian khusus agar kedudukannya sebagai kawasan perbatasan NKRI memiliki kedaulatan, terjaga kelestarian lingkungan dan SDA yang terkandung di dalamnya. Sehingga mampu memberi maanfaat bagi masyarakat.**
(Echa)
