KLUNGKUNG, Liputan Terkini – Penanganan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD Klungkung sudah membuat geram masyarakat Klungkung. Pasalnya penanganannya terkesan dipolitisasi, hingga sudah setahun sejak dilaporkan, belum juga ada perkembangan hasil lidik.
Menyikapi ketidakberesan itu, ratusan warga Klungkung berencana turun ke Mapolres Klungkung, Selasa’ 24 Januari 2023, mendesak pihak kepolisian menyeret semua pihak yang diduga terlibat, terutama oknum anggota dewan yang diduga menipu masyarakat dengan menggunakan Ijazah palsu.
Ditengah upaya melahirkan wakil rakyat berkualitas, justru ada praktek-praktek seperti itu yang sangat merugikan masyarakat. Legalitas wakil rakyat itu sudah tidak dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga muncul reaksi beragam dari masyarakat yang memicu situasinya semakin memanas, karena ketidakjelasan penanganan pihak kepolisian.
Informasi dari sejumlah warga yang akan ikut aksi demo, massa dari seluruh wilayah Klungkung akan berkumpul di Catus Pata, sebelum bergerak long march ke Mapolres Klungkung. “Kami akan bergerak bersama ke Mapolres Klungkung sekitar pukul 10.00 wita,” kata Nengah Suwira, salah satu warga yang akan ikut aksi demo.
Informasi dari sejumlah sumber, menyebutkan, kekuatan massa sekitar puluhan sampai ratusan orang. Mereka pada prinsipnya punya niat yang sama ingin meminta kejelasan langkah kepolisian dalam penanganan kasus ini. Gerakan ini terbentuk secara spontan, karena sudah jenuh dengan pemberitaan dan informasi di media sosial yang menyebutkan penanganannya terkesan mandek, karena sejumlah alasan yang politis. “Kami sudah sejak lama menunggu, bagaimana pihak kepolisian menyelesaikan masalah ini, karena dugaan penggunaan ijazah palsu itu sangat kuat.
Jika ini sampai terbukti, kami sesungguhnya malu punya anggota dewan ‘palsu’. Lembaga terhormat seperti DPRD Klungkung, tentulah harus diisi oleh wakil rakyat yang jujur dan terhormat, bukan menipu rakyat,” kata warga lainnya, Kadek Ika.
Semestinya, setiap laporan masyarakat, pihak kepolisian bisa bertindak secara profesional. Kalau memang ada unsur tindak pidananya, maka segera proses sampai tuntas agar tidak semakin banyak kasus “berulang tahun”. Demikian juga sebaliknya, kalau memang tidak cukup bukti, segera simpulkan dan sampaikan apa alasannya. Sehingga penanganan kasus yang sederhana namun serius seperti ini, tidak mengambang dan menjadi terkatung-katung, membuat masyarakat Klungkung terus bertanya-tanya, tambahnya.
Sebelumnya, Bidpropam Polda Bali juga menyikapi serius adanya ketidakberesan jajarannya dalam menangani kasus ini di Mapolres Klungkung. Bahkan, Polda Bali melalui Subbidpaminal Bidpropam Polda Bali memanggil pelapor kasus ini, I Wayan Sukarta pada Rabu 18 Januari 2023, untuk mengklarifikasi adanya informasi penanganan kasus ini yang terkesan tidak profesional oleh jajaran kepolisian di tingkat resort.
Pelapor diterima Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bali Kombes I Ketut Agus Kusmayadi di Ruang Subbidpaminal Bidpropam Polda Bali, untuk mendengar penjelasan langsung dari pihak pelapor ini. Pada kesempatan ini, pelapor pun menyampaikan secara lugas ketidakberesan penanganan kasus ini, yang masih muter-muter karena dianggap kurang alat bukti.
Sukarta sebagai pelapor, saat itu berharap pihak kepolisian masih bisa bertindak tegas terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Sebab, kerugian atas persoalan ini cukup besar. Tidak hanya secara materiil dari para pihak yang dirugikan, tetapi juga terhadap iklim demokrasi yang sedang dibangun tegak lurus, dinodai oleh praktek-praktek curang hanya untuk memenangkan persaingan. Ini menjadi salah satu contoh cara menipu rakyat agar bisa lolos menjadi anggota dewan.**
(Echa)
