JAKARTA – liputanterkini.co.id | Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 kian semakin dekat, di harapkan seluruh institusi negara tetap menjaga netralitasnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan Dr. Habiburokhman, S.H., M.H, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra.
Habiburokhman yang juga seorang advokat pembela publik yang berkantor di Menteng, Jakarta Pusat menegaskan “Semua orang punya sudut pandang, punya perspektif yang berbeda, orang bicara Polri tidak netral, mungkin saja karena kepentingannya terganggu, atau ada persoalan lain. Kita berteman tapi semua punya sudut pandang, oleh karena itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain bagi Polri adalah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, tegasnya.
Lalu kalau soal Panja, saya pikir semua institusi negara harus netral, kalau kita ingin institusi negara netral harus di bikin Panja saya bingung jadinya, ada Panja netralitas BIN misalnya, karena ada fakta integritas yang belum tentu benar tadi dan sudah tersiar ke publik, ada Panja netralitas Komnas HAM, Panja netralitas LPSK, padahal tupoksi kita masing-masing sudah di atur, mekanisme kerja kita dengan Polri pun sudah di atur, tambah Habib.
faktanya adakah beri saya secuil saja bukti hukum kongkrit ketidaknetralan Polri di Pemilu 2024 ini.
Kalau kita bicara hukum kan harus bicara sesuatu yang ada dasar hukumnya, tidak bisa bicara asumsi lantas kita paksakan, Polri saat ini sudah netral, pungkasnya.**
(Red)
