KLUNGKUNG, liputanterkini.co.id – Kabupaten Klungkung menjadi daerah paling sibuk dalam mengurus pejabatnya. Jelang Bupati Klungkung Nyoman Suwirta lengser dari jabatannya, mutasi-mutasi pejabat makin gencar dilakukan. Anehnya mutasi tidak memprioritaskan posisi jabatan yang kosong. Tetapi, utak-atik mutasi khusus dilakukan pada pejabat yang dianggap bersebrangan dengan kekuasaan. Meski punya kinerja mentereng sekalipun.
Terbaru, adalah mutasi Kepala Disdukcapil Klungkung Komang Dharma Suyasa, pada Rabu 9 Agustus 2023. Suwirta mencopot jabatannya dan masuk dok ke staf ahli. Sejak awal Dharma Suyasa sudah menjadi bidikan, karena dianggap tak patuh, meski pada setiap sikap dan keputusannya, selalu berpegang teguh pada ketentuan aturan yang berlaku, sebagaimana seorang ASN. Maka, masyarakat Klungkung pun menilai mutasi ini, adalah bentuk nyata upaya pemaksaan kehendak dari seorang kepala daerah.
Tokoh masyarakat Klungkung, I Nengah Duisna, menilai mutasi Kadisdukcapil sangat dipaksakan. Tidak berdasarkan pemikiran yang jernih. Pemaksaan kehendak itu dapat dilihat, dimana pemerintah pusat sendiri sudah warning, untuk sementara tidak melakukan mutasi kadisdukcapil di seluruh Indonesia atas berbagai pertimbangan. Sesuai dengan Surat Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota, tentang Moratorium Penggantian/Mutasi Pejabat JPT Pratama Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten, tertanggal 7 Agustus 2023, Duisna menyampaikan alasan moratorium mutasi kadisdukcapil sudah sangat tertera jelas di dalamnya.
Alasan paling vital, adalah dalam rangka pendukung kesiapan data untuk menyambut Pemilu 2024 dan Penutasan Perekaman e-KTP bagi wajib KTP elekteronik pemula. Pemertahanan posisi Kadisdukcapil ini, bertujuan untuk mewujudkan data kependudukan yang berkualitas, menekan potensi masalah kependudukan dan mensukseskan program strategis agenda nasional tentang administrasi kependudukan. Karena seluruh proses ini sedang berjalan. Sehingga kebijakan moratorium dilakukan Mendagri selama setahun lebih, dari Agustus 2023 sampai September 2024.
“Kalau begini kan gaduh daerah kita. Memindahkan orang tidak berdasarkan pemikiran yang jernih. Posisi setingkat kepala dinas kan sekarang ini banyak masih kosong. Kenapa tidak itu dulu diisi. Justru yang posisi Kadisdukcapil yang sedang sangat dibutuhkan untuk persiapan Pemilu 2024 oleh negara, justru dibuang. Makin aneh ini. Lagi pula bapak bupati kan sudah mengundurkan diri, untuk apa lagi melakukan mutasi ini?. Kan sebaiknya fokus kepada urusan penyacalonannya ke DPRD Bali. Akan lebih tepat menjelang mengakhiri jabatan, jalin silahturahmi yang baik, dengan para pejabat sampai ke rekan-rekan perbekel kita di desa-desa. Karena berkat mereka-merekalah tata kelola pemerintahan daerah ini dapat berjalan,” katanya.
Selama ini, Komang Dharma Suyasa dikenal sebagai pejabat yang sudah mengubah wajah Disdukcapil Klungkung menjadi jauh lebih baik. Bahkan, banyak inovasi yang lahir dibawah kepemimpinannya, dan sangat membantu masyarakat dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan. Dharma Suyasa dikenal sebagai salah satu pejabat inovatif yang mampu membuat Serdadu Disdukcapil Tangguh dan Terampil. Mampu membawa Disdukcapil sebagai salah satu OPD Terbaik di Klungkung hingga bisa menjadi satu-satunya peraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di Klungkung.
“Dharma Suyasa itu sudah meluncurkan begitu banyak inovasi, sudah menciptakan suasana penuh kekeluargaan di internal dinas, memberikan kebebasan berekspresi. Masyarakat Klungkung sudah sangat merasakan itu. Melihat begitu vitalnya posisi Disdukcapil kali ini, saya pesimis penggantinya akan mampu berbuat lebih baik. Apalagi di tengah jelang agenda besar Pemilu 2024 nanti,” jelas Duisna. (Echa)
