KLUNGKUNG, Liputan Terkini – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mendukung pelaksanaan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Hal itu terlihat, ketika Bupati Suwirta memberikan data kepada petugas BPS Klungkung di Rumah Jabatan (RJ) Bupati Klungkung, Sabtu (15/10). Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung Ir. Ni Putu Minarmi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwirta mengaku sangat mendukung pelaksanaan pendataan Regsosek ini. Terlebih disaat situasi inflasi yang terjadi saat ini, peran basis data kependudukan menjadi lebih krusial yang akan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. “Saya sangat mendukung pelaksanaan pendataan Regsosek ini. Jangan pernah anggap remeh inflasi, masyarakat golongan bawah adalah kelompok yang paling terkena dampak ketika ekonomi mengalami guncangan, namun menjadi yang paling tidak terdampak ketika ekonomi mengalami kemajuan. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar dan mendapatkan data yang akurat,” harap Bupati Suwirta.
Sementara, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta memberikan data kepada petugas BPS dalam rangka pendataan Regsosek ini di rumah kediaman di Desa Akah. Wabup Kasta juga sangat mendukung Program Pendataan Regsosek Tahun 2022.
“Saya mendukung Pendataan Regsosek Tahun 2022, semoga proses Pendataan dapat berjalan lancar dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Klungkung,” ujar Wabup Kasta.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung Ir. Ni Putu Minarmi menjelaskan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, Regsosek juga menjadi upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Pihaknya juga menambahkan dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.
“Data Regsosek ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan,” pungkasnya.*
(Echa/hms)
