SEMARAPURA, Liputan Terkini – Dugaan ijazah palsu oknum anggota DPRD yang telah di laporkan ke Polres Klungkung terkesan jalan di tempat. Tak pelak lambatnya penanganan oleh Polres Klungkung pun mengundang reaksi beragam masyarakat.
Tidak hanya pelapor yang protes karena dianggap berjalan lamban, tokoh masyarakat yakni Dewa Gede Sena meradang. Bahkan, mantan Wakil Bupati Klungkung itu mendatangi Sat Reskrim Polres Klungkung, Senin (10/10) mempertanyakan progres penanganannya, pasca delapan bulan laporannya masuk ke Sat Reskrim belum ada titik terang.
Kedatangan Dewa Sena diterima langsung Kasat Reskrim Polres Klungkung Iptu Arung Wiratama di ruangannya. Pada kesempatan itu, Dewa Sena menanyakan apa kendala yang dialami Reskrim, hingga kasus itu sampai delapan bulan belum ada perkembangan.
“Sesuai mekanisme penanganan kasus, 30 hari sejak laporan masuk, pastinya sudah ada SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan), namun saya dengar dari pelapornya, SP2HP pun belum ada. Delapan bulan semestinya waktu yang cukup untuk membuat dugaan ini jelas”.
Kasusnya bisa lanjut atau tidak ?, tegas Dewa Sena.
Semestinya ini menjadi momentum bagi kepolisian, khususnya Sat Reskrim Polres Klungkung untuk mengembalikan citra Polri yang belakangan ini terpuruk dampak kasus duren tiga, dengan menunjukkan kinerja yang jelas dan cepat. Dewa Sena mengingatkan pihak kepolisian untuk lebih serius dalam penanganan kasus. Sebab, para pihak yang diduga terlibat, tidak hanya terlapor, tetapi juga lembaga-lembaga terkait, seperti oknum pejabat KPU hingga Disdikpora yang diduga terlibat melegalisir ijazah palsu tersebut. “Saya juga melihat, ini momentum untuk mengedukasi lembaga terkait, agar mampu melihat lebih teliti dokumen persyaratan pencaleg-an dan hati-hati dalam melakukan legalisir,” tegasnya.
Dewa Sena berencana akan bersurat kepada Kapolri, agar diketahui pimpinan tertinggi lembaga kepolisian itu, bahwa penanganan kasus ini diduga sarat kepentingan. Sehingga terkesan berjalan sangat lambat, tanpa ada progres penanganan yang jelas. “Ini baru dugaan ijazah palsu. Kalau kasus ini terbukti, selanjutnya saya sendiri yang akan melaporkan kasus dugaan korupsinya.
Karena selama ini oknum anggota DPRD Klungkung tersebut sudah menerima berbagai fasilitas dari negara. Makanya, kami dari Komnas PAN, akan mengawal terus, sampai ada kejelasan,” ujar tokoh masyarakat yang sebelumnya telah membongkar kasus Dermaga Gunaksa, dengan terpidana mantan Bupati Klungkung Wayan Candra ini.
Menanggapi ragam pertanyaan dari Dewa Sena, Kasat Reskrim Iptu Arung Wiratama, menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya mengakui, penanganan kasus ini berjalan lambat, karena banyak pihak yang harus dipanggil dan dimintai keterangan. Saat ini, yang masih menjadi kendala dalam penanganan kasus ini, adalah dari keterangan sejumlah saksi, belum ada keterangan yang mengarah pada upaya tindakan pemalsuan ijazah yang dimaksud, maupun bukti-bukti pendukungnya.
“Memang sudah ada potokopi ijazah/STTB palsunya, sampai kami telusuri hingga ke sekolahnya dan ke Dinas Pendidikan. Kami masih mencari keterangan dari saksi lain yang memang unsur pidananya masuk terhadap terlapor,” tegasnya.
Terkait SP2HP, Arung Wiratama didampingi salah satu kanitnya meluruskan bahwa SP2HP itu sudah dilaporkan secara berkala kepada pelapor. Bahkan, SP2HP sudah dilaporkan sebanyak empat kali. Namun, karena pelapor mengaku tidak berada di Klungkung, sehingga tidak bisa datang ke Polres Klungkung, SP2HP dilaporkan dengan file PDF langsung ke HP pelapor. Arung Wiratama menegaskan bahwa penanganan kasus ini sedang berjalan, dan para pihak lain yang diduga terlibat akan segera dipanggil untuk mintai keterangan.*
(Echa/Tim)
